BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Arah dan
kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan, di antaranya menyebutkan bahwa
pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk
di dalamnya keadaan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya (Suhardjo, 2003).
Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang
dapat dilihat pada derajat kesehatan penduduk, sehingga pembangunan kesehatan
sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.
Pembangunan kesehatan yang merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas
kebutuhan pelayanan kesehatan dan dipandang sebagai satu investasi
dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan
Pembangunan Ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
Sistem Informasi
Kesehatan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari
system kesehatan di suatu Negara. Kemajuan dan kemunduran system informasi
kesehatan senantiasa berkolerasi dan mengikuti perkembangan system kesehatan,
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bahkan dipengaruhi Sistem
Pemerintah yang berlaku disuatu Negara.
Di dalam Sistem
Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu :
Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi
Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungi kebijakan kesehatan,
adiminstrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai
dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berdaya guna,
berhasil guna dan mendukung penyelenggaraan keenam subsitem lain di dalam
Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu.
Secara umum
peranan SIK dalam pembangunan kesehatan adalah:
1.
Membantu
pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan,
memantau perkembangan dan meningkatkannya.
2.
Pemberdayaan
individu dan komunitas individu dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan
berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
3.
Penguatan
evidence based dalam mengambil kebijakan yang efektif, evalusai dan inovasi
melalui penelitian.
4.
Perbaikan
dalam tata kelola, memobilisasi sumber baru dan akuntabilitas cara yang
digunakan.
Tujuan
pembangunan kesehatan adalah berupaya meningkalkan derajat kesehatau masyarakat
yang setingi-tingginya. Dalam meucapai tujuau tersebut diperlukan kebijakan
yang proaktif dan dinamis dengan melibatkan semua sector baik pemerintah,
swasta, dan masyarakat. Penggaliau iuformasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
merupakan sumher utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Dalam
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diamanatkan bahwa
untuk menyelenggarakan upaya keschatan yang efektif dan efisien diperlukan
infoxmasi kesehatau yang diselenggarakau melalui sistem informasi dan lintas sektor.
Sering dengan era desentralisasi berbagai sistem infonnasi kesehatan telah dikembangkan
baik di pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
daerah masing-masing. Selain melaksanakan program pemerintah pusat melalui
kementerian kesehatan, pemerintah daerah juga diberikan otonorni untuk mengembangkan
sistem informasinya, baik di tingkat dinas kesehatan, puskesmas maupun rumah
sakit.
Dari
urain latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut
tentang hubungan informasi dengan pembangunan Kesehatan.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan
uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah terdapat hubungan informasi dengan pembangunan kesehatan
C. Tujuan
Penelitian
1.
Tujuan
Umum
Tujuan Umum dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui Hubungan Informasi dengan pembangunan kesehatan
2.
Tujuan
Khusus
a.
Mendiskripsikan
tingkat pengatahuan hubungan informasi dengan pembangunan kesehatan
b.
Menganalisa
hubungan informasi dengan pembangunan kesehatan
D. Manfaat
Penelitian
a.
Bagi
Mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan mengenai informasi dengan pembangunan kesehatan
b.
Bagi
Masyarakat
Menambah pengetahuan khususnya tentang
hubungan informasi dengan pembangunan kesehatan
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.
Pengertian
Pembangunan Kesehatan
Pembangunan
kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan
tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat,
swasta maupun pemerintah.
Pembangunan
kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan
masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat
pembangunan yang berkelanjutan(sustainable development). Untuk
menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan
pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan
hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan
kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian MDGs dan
mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta
B.
Arah Pembangunan
Kesehatan
1.
Pembangunan
kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional
2.
pelayanan
kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara
bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk
miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun
di pedesaan
3.
Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme,
desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan
memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.
4.
Upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program
peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan
kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan,
Informasi dan
manajemen yang handal.
5.
Pengadaan
dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
6.
Tenaga
yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat
pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu
dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
7.
Meningkatkan
mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan
paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam
kandungan sampai lanjut usia.
8.
Meningkatkan
dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,
termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
9.
Mengembangkan
sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh
tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja
yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
10.
Membangun
ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta
mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
11.
Membangun
apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
12.
Meningkatkan
kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar,
serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13.
Meningkatkan
kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian,
peningkatan kualitas program keluarga berencana.
14.
Memberantas
secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan
terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,
pengedar dan pemakai
C. Tujuan Pembangunan Kesehatan
Tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang
ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan
yaitu :
- Peningkatan kemampuan
masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang
kesehatan.
- Perbaikan mutu lingkungan
hidup yang
dapat menjamin kesehatan.
- Peningkatan status gizi
masyarakat.
- Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan
kematian (mortalitas).
- Pengembangan keluarga sehat
sejahtera
D. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum
yang dikelompokkan sebagai berikut:
1.
Peningkatan
Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk
optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor
merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara
seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan
secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada
dasar-dasar pembangunan kesehatan.
2.
Penigkatan
perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat dan
swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan
ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui
berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian
dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat
tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta
keseimbangan upaya kesehatan.
3.
Peningkatan
Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan
lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan
kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan
mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan
masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan
kesehatan.
Kesehatan
lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat
periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang
memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah,
penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan
lainnya.
4.
Peningkatan
Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan
upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit
dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan
darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.
Setelah melewati
krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui
pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam
masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan
masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas.
Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung
meningkat.
5.
Peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
Pengenbangan
tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan
diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai
pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika
profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga
kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan
kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu
kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di
luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan
mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta
diserasikan secara bertahap.
6.
Peningkatan
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui
peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor
lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para
pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang
terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian
diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh
dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal
guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem
informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat
administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder.
Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi
: regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.
7.
Peningkatan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.
Penelitian dan
pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan
bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung
perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi
kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan
didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan
daerah.
8.
Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.
Selain
berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial
dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan
kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya
masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat
mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak
negatif dari globalisasi.
E. Peran Sistem Informasi
Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 7 menyebutkan
bahwa setiap orang berhak mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang
seimbang dan bertanggung jawab ‘Sistem Informasi Kesehatan Nasional Bertugas
Menjawab Tantangan ini’.
Sistem Informasi
Kesehatan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari
system kesehatan di suatu Negara. Kemajuan dan kemunduran system informasi
kesehatan senantiasa berkolerasi dan mengikuti perkembangan system kesehatan,
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bahkan dipengaruhi Sistem
Pemerintah yang berlaku disuatu Negara.
Contoh ketika
sistem pemerintah Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi,
maka SIK ikut terpengaruh, beberapa masalah mulai terdengar seperti terjadinya
kesenjangan dalam aliran data dari unit pelayanan kesehatan terdepan (Puskesmas
dan Jaringannya serta Rumah Sakit) hingga ke jenjang administrasi Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Pusat serta tidak berfungsinya norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria system pencatatan dan pelaporan sebagaimana layaknya seperti sebelum
menerapkan system desentralisasi.
F.
Sistem Informasi
Kesehatan
Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) adalah suatu system pengelolaan data dan informasi kesehatan di
semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung
manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
Sistem informasi
kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang
berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap
jenjang administrasi kesehatan baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota
atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun
puskesmas.
G. Peranan Sik Dalam Sistem Kesehatan
Menurut WHO,
Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building blocks” atau
komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen
(buliding blocks) Sistem Kesehatan tersebut ialah:
- Servis
Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)
- Medical
product, vaccines, and technologies (Produk Medis, vaksin, dan Teknologi
Kesehatan)
- Health
Workforce (Tenaga Medis)
- Health
System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan)
- Health
Information System (Sistem Informasi Kesehatan)
- Leadership
and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan)
Manfaat Sistem Informasi Kesehatan
Begitu
banyak manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola
program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua
jenjang administrasi (kabupaten atau kota, propvinsi dan pusat) dan sistem
dalam hal berikut :
- Mendukung
manajemen kesehatan
- Mengidentifikasi
masalah dan kebutuhan
- Mengintervensi
masalah kesehatan berdasarkan prioritas
- Pembuatan
keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan
bukti (evidence-based decision)
- Mengalokasikan
sumber daya secara optimal
- Membantu
peningkatan efektivitas dan efisiensi
- Membantu
penilaian transparansi
H. Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan Di
Indonesia
Permasalahan
mendasar Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain :
1.
Faktor
Pemerintah
a.
Standar
SIK belum ada sampai saat
b.
Pedoman
SIK sudah ada tapi belum seragam
c.
Belum
ada rencana kerja SIK nasional
d.
Pengembangan
SIK di kabupaten atau kota tidak seragam
2.
Fragmentasi
a.
Terlalu
banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administasi (Kabupaten atau
Kota, Provinsi dan Pusat), sehingga terjadi duplikasi data, data tidak lengkap,
tidak valid dan tidak conect dengan pusat.
b.
Kesenjangan
aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat waktu)
c.
Hasil
penelitian di NTB membuktikan bahwa : Puskesmas harus mengirim lebih dari 300
laporan sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini
dianggap tidak efektif dan tidak efisien.
d.
Format
pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara
nasional.
3.
Sumber
daya masih minim.
Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Di
Indonesia
Sistem Informasi
Kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai
berikut :
- Era
manual (sebelum 2005)
- Era
Transisi (tahun 2005 – 2011)
- Era
Komputerisasi (mulai 2012)
Masing-masing
era Sistem Informasi Kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai
bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (kemajuan Teknologi Informasi dan
Komunikasi - TIK).
1.
Era Manual (sebelum 2005)
a.
Aliran
data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data (fasilitas kesehatan) ke
pusat melalui berbagai jalan.
b.
Data
dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen
Kesehatan.
c.
Bentuk
data : agregat.
d.
Sering
terjadi duplikasi dalam pengumpulan data.
e.
Sangat
beragamnya bentuk laporan.
f.
Validitas
diragukan.
g.
Data
sulit diakses
h.
Karena
banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit
dioah dan dianalisis.
i.
Pengiriman
data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan.
2.
Era Transisi (2005 – 2011)
- Komunikasi data sudah mulai
terintegrasi (mulai mengenal prinsip 1 pintu, walau beberapa masih
terfragmentasi).
- Sebagian besar data agregat
dan sebagian kecil data individual.
- Sebagian data sudah
terkomputerisasi dan sebagian masih manual.
- Keamanan dan kerahasiaan
data kurang terjamin.
3.
Era Komputerisasi (mulai 2012)
- Pemanfaatan data menjadi
satu pintu (terintegrasi).
- Data inbdividual
(disagregat).
- Data dari Unit Pelayanan
Kesehatan langgsung diunggah (uploaded) ke bangk data di pusat (e-Helath).
- Penerapan teknologi m-Health
dimana data dapat langsung diunggah ke bank data.
- Keamanan dan kerahasiaan
data terjamin (memakai secure login).
- Lebih cepat, tepat waktu dan
efisien.
- Lebih ramah lingkungan.
Sistem Informasi Kesehatan Di Masa Depan
Dalam upaya
mengatasi fragmentasi data, Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi yang
disebut Sistem Aplikasi Daerah (Sikda) Generik. Sistem Informasi Kesehatan
berbasis Generik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
- Input
pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik atau computerized.
- Input
data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan (fasilitas
kesehatan).
- Tidak
ada duplikasi (hanya dilakukan 1 kali).
- Akurat,
tepat, hemat sember daya (efisien) dan transfaran. Tejadi pengurangan
beban kerja sehingga petugas memiliki waktu tambahan untuk melayani pasien
atau masyarakat.
- Data
yang dikirim (uploaded) ke pusat merupakan data individu yang digital di
kirim ke bank data nasional (data warehouse).
- Laporan
diambil dari bank data sehingga tidak membebani petugas kesehatan di Unit
pelayanan terdepan.
- Puskesmas
dan Dinas Kesehatan akan dilengkapi dengan peralatan berbasis komputer.
- Petugas
akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan untuk menerapkan Sikda
Generik.
- Mudah
dilakukan berbagai jenis analisis dan assesment pada data.
- Secara
bertahap akan diterapkan 3 aplikasi Sikda Generik yaitu Sistem Informasi
Manajemen Kesehatan, Sistem Informasi Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit
BAB III
METODOLOGI
PENULISAN
A. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang
digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara
fenomena yang diteliti dan hasilnya tidak dinyatakan dalam bentuk angka.
Metode deskriptif kualitatif digunakan karena dapat membantu tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana mengetahui fungsi dan arti pokok pembahasan yang telah di uraikan.
Metode deskriptif kualitatif digunakan karena dapat membantu tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana mengetahui fungsi dan arti pokok pembahasan yang telah di uraikan.
B. Teknik Pengumpulan
Data
Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data karya tulis ini yaitu
melalui studi pustaka (Library Research) dan juga termasuk data-data dari
internet. Penulis mengkaji sejumlah referensi berupa buku-buku, jurnal ilmiah,
artikel, data di internet, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan judul
karya tulis ini. Studi pustaka bermaksud untuk menemukan teori yang dapat mendukung
keabsahan penulisan.
C. Jenis dan Sumber
Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh
dari buku-buku dan karya tulis lainnya yang merupakan hasil pemikiran orang
lain. Data-data tersebut masih berhubungan dengan pendidikan Islam.
D. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan karya tulis ini, digunakan sistematika sebagai berikut:
a.
Pendahuluan
Pada bab pendahuluan ini penulis memaparkan gambaran umum/pengertian tentang informasi dan hubungan informasi denga
pembangunan kesehatan secara umum dan hal-hal yang
melatar belakangi penulisan karya tulis ini.
b.
Kajian Pustaka
Merupakan dasar untuk menganalisis permasalahan yang diperoleh dari beberapa referensi.
c.
Metodologi
Penulisan
Merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam menyusun karya tulis
ini sehingga dapat tersusun secara sistematis.
d.
Penutup
Bab ini
memuat simpulan dan saran dari keseluruhan penulisan.
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Pembangunan
kesehatan merupakan proses untuk melakukan perubahan dalam bidang
kesehatan. Atau dapat juga diartikan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam bidang kesehatan, menuju modernitas
dalam rangka meningkatkan kwalitas kesehatan bangsa.
Informasi
merupakan salah satu system yang dapat digunakan untuk memberikan beberapa
informasi agar pembagunan kesehatan berkembang dan faktor pendorong dan
penghambat pembangunan kesehatan: Disparitas
Status Kesehatan, Beban Ganda Penyakit, Kinerja Pelayanan yang Rendah, Perilaku
Masyarakat yang Kurang Mendukung Hidup Bersih, Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungandan
kurangnya informasi.
B. Saran
Sistem informasi
kesehatan perlu perhatian yang lebih dari para pemerintah, pihak swasta dan
sektor terkait lainnya agar dapat tercapai sistem informasi yang akurat,
lengkap dan tepat waktu untuk pembangunan kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
Syafrudin, SKM.
Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Trans Info Media, 2009
Depkes RI.
Program Studi Kelayakan dan Rencana Usaha JPKM. Jakarta: Depkes RI, 2002
Depkes RI. Info
Puskesmas dengan Paradigma Sehat Baru Kita Wujudkan Visi Sehat 2010. Jakarta:
Depkes RI, 1999
http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium,
Diakses tanggal 25 Maret 2011
http://www.bappenas.go.id/node/152/2580/upaya-pencapaian-millennium-development-goals-mdgs/,
Diakses tanggal 25 Maret 2011
Darjat, Rukasih,
1992, Pendayagunaan Informasi Ensicnet Menunjang Lingkungan Hidup. BAJIT-LIPI,
Jakarta.
Davis, Gordon,
B, 1974, Management Information Systems. International Mc Graw- Hill, Sydney.
Djajaningrat,
Surna. I, 1992, Pembangunan Berkelanjutan. KLH, Jakarta.
Jaya Weera,
Neville (Edit), 1987, Rethinking Develovment Communication. AMIC, Singapore.
Juli, S.S, 1990,
Keperdulian Masyarakat Terhadap lnformasi llmiah. Bandung.
Moekijat, 1986,
Sistem Informasi Manajemen. Remaja Karya, Bandung.
Mowlana, Hamid,
1990, The Passing of Modernity Longman. New York, London.
Murdick, Robert.
G, 1993, Sistem Informasi Untuk Management Modern. Erlangga, Jakarta.
Bahan-bahan
WORKSHOP ENSICNET-INDONESIA, Tangga1 24-25 November 1992, Bandung